PBB ancam Kebebasan Internet

Oleh: Robert McDowell

Pada 27 Pebruari 2012 proses diplomatik akan dimulai di Jenewa yang dapat menghasilkan pakta baru yang memberikan kepada PBB kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya atas Internet. Puluhan negara, termasuk Rusia dan China, mendorong keras untuk tercapainya pakta ini pada akhir tahun. Sebagaimana Perdana Menteri Rusia, Vladimir Putin mengatakan pada bulan Juni lalu, tujuan negaranya dan sekutu-sekutunya adalah untuk membentuk "pengawasan internasional melalui Internet" melalui Uni Telekomunikasi Internasional (ITU), sebuah organisasi berbasis perjanjian yang berada di bawah naungan PBB.

Jika berhasil, usulan peraturan baru ini akan mengakhiri kemajuan rezim Internet yang telah ada sejak tahun 1988. Pada tahun itu, sejumlah  orang delegasi dari 114 negara berkumpul di Australia untuk menyetujui sebuah perjanjian yang menetapkan babak liberalisasi telekomunikasi internasional yang dramatis. Ini merupakan pemisahan Internet dari regulasi ekonomi dan teknis yang dengan cepat menjadi cerita sukses terbesar sepanjang masa dalam bidang deregulasi.

Sejak lahirnya Internet, insinyur, akademisi, kelompok pengguna dan yang lainnya telah bersama-sama lapis bawah lembaga swadaya masyarakat untuk tetap mengoperasikan dan mengembangkannya melalui apa yang dikenal sebagai model otoritas "multi-stakeholder". Konsensus ini mendorong pendekatan sektor swasta yang telah menjadi kunci keberhasilan fenomenal Internet.

Pada tahun 1995, tak lama setelah diprivatisasi, hanya 16 juta orang menggunakan internet di seluruh dunia. Pada tahun 2011, lebih dari dua miliar pengguna - dan setiap hari jumlahnya terus bertambah setengah juta. Pertumbuhan eksplosif ini sebagai akibat langsung dari kebijakan pemerintah yang umumnya tidak mempengaruhi ranah Internet.

Akses internet, terutama melalui perangkat mobile berakibat memperbaiki kondisi manusia lebih cepat dan lebih mendasar - daripada teknologi lainnya dalam sejarah. Tidak ada yang lebih cocok daripada di negara berkembang, di mana teknologi internet yang bebas memperluas kegiatan ekonomi dan meningkatkan standar kehidupan.

Petani yang tinggal jauh dari pasar sekarang dapat menemukan pembeli untuk tanaman mereka melalui perangkat internet mobile tanpa mereka berhubungan dengan memikul risiko dan biaya perjalanan dengan barang-barang mereka. Orang tua yang khawatir karena anaknya sakit dapat melakukan online untuk mencari obat untuk anak mereka. Dan para pendukung kebebasan politik lebih mampu untuk berbagi informasi dan mengatur dukungan untuk mendobrak dinding tirani.

Internet juga menjadi pencipta jaringan pekerjaan. Sebuah penelitian McKinsey baru-baru ini menemukan bahwa untuk setiap pekerjaan yang terganggu oleh konektivitas Internet, 2,6 lapangan kerja baru diciptakan. Bukan suatu kebetulan bahwa perkembangan luar biasa berkembang seperti Internet yang jauh dari kontrol pemerintah.

Namun, hari ini Rusia, Cina dan sekutu mereka dan 193 negara anggota ITU meminta untuk menegosiasikan kembali perjanjian 1988 untuk memperluas jangkauannya ke daerah yang sebelumnya tidak diatur. Bahkan ketika membaca sebagian daftar proposal yang dapat dikodifikasikan ke dalam hukum internasional dalam bulan Desember mendatang pada sebuah konferensi di Dubai, isinya mengerikan a.l.:

• Menundukkan keamanan dunia maya dan data pribadi kepada kontrol internasional;
• Memungkinkan perusahaan telepon asing untuk membebankan biaya untuk lalu lintas Internet "internasional", bahkan mungkin secara "per klik" untuk Situs tujuan tertentu, dengan maksud menghasilkan pendapatan dan kas pemerintah bagi negara pemilik perusahaan telepon;
• Mengenakan peraturan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti kewenangan untuk menentukan harga, untuk saat ini traffic-swapping dimana syarat dan kondisinya tidak diatur dalam perjanjian yang kita kenal sebagai "peering."
• Menetapkan untuk pertama kalinya kekuasaan ITU atas fungsi penting kewenangan entitas multi-pihak internet seperti Korporasi Internet yang Menyediakan Nama dan Nomor, entitas nirlaba yang mengkoordinasikan alamat situs dunia seperti .com dan .org
• Memasukkan di bawah kendali antar pemerintah berbagai fungsi Satuan Tugas Teknis Internet, Masyarakat Internet dan kelompok multi-pihak yang menetapkan standar rekayasa dan teknis yang memungkinkan bekerjanya Internet;
• Mengatur tarif pelaksanaan internasional mobile roaming.

Banyak negara di dunia berkembang, termasuk India dan Brazil, sangat tertarik dengan ide ini. Meskipun teknologi berbasis internet ini telah meningkatkan kehidupan miliaran orang di mana-mana, beberapa pemerintah merasa tersisihkan dan ingin melakukan kontrol lebih banyak lagi.

Dan jujur saja, kekuatan rezim penguasa terancam oleh protes keras rakyat yang meminta kebebasan politik yang diberdayakan melalui sambungan internet secara bebas. Mereka telah membentuk koalisi yang mengagumkan, dan upaya mereka telah berkembang secara signifikan.

Dengan mengatakan "tidak" terhadap setiap perubahan dalam struktur kewenangan internet saat ini, mungkin sekali akan menjadi sebuah usulan kekalahan. Strategi yang akan berhasil bagi para pendukung kebebasan dan kesejahteraan internet setiap bangsa, maka harus mendorong dialog antara semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah dan ITU, untuk memperluas payung multi-pihak dengan tujuan untuk mencapai konsensus dalam mengatasi masalah secara layak. Sebagai bagian dari informasi ini, kita harus menggarisbawahi bahwa manfaat yang luar biasa telah dihasilkan oleh negara berkembang berkat Internet yang dilakukan melalui multi-pihak model.

Sampai berakhirnya model ini dan digantikan dengan perjanjian peraturan internet baru, maka cenderung pendapatnya terbagi, beberapa negara pasti akan memilih keluar. Balkanisasi Internet akan menghancurkan perdagangan bebas global dan kedaulatan nasional. Ini akan mengganggu pertumbuhan Internet dan yang paling parah di negara berkembang, tetapi juga secara global dalam bidang teknologi, karena terpaksa harus meminta izin birokrasi dalam melakukan inovasi dan investasi. Hal ini juga akan merusak perkembangan teknologi lintas batas baru, seperti cloud computing.

Lapis peraturan internasional yang top-down dan terpusat adalah bertentangan dengan arsitektur dari Internet, yang merupakan jaringan global dari jaringan tanpa batas. Tidak ada pemerintah, apalagi badan antar-pemerintah, Internet bisa membuat teknik dan keputusan ekonomi dalam waktu kilat-cepat. Produktivitas, meningkatnya standar hidup dan penyebaran kebebasan dimana-mana, terutama di negara berkembang, akan terhenti karena teknik dan keputusan bisnis secara politik menjadi lumpuh karena berada dalam pengawasan badan global.

Setiap upaya untuk memperluas kekuasaan antar pemerintah atas masalah internet, seberapa banyak tambahan atau yang nampaknya tidak berbahaya - harus dikembalikan. Modernisasi dan reformasi dapat menjadi konstruktif, tetapi tidak akan berhasil jika akhirnya adalah sebuah birokrasi global baru yang berangkat dari model multi-pihak. Bangsa yang maju harus menarik garis di pasir terhadap peraturan baru saat menyambut reformasi yang dapat mencakup peran non-regulatory untuk ITU.

Kekuatan yang pro-peraturan, sejauh ini, jauh lebih bersemangat dan teratur dibandingkan mereka yang mendukung pendekatan multi-pihak. Peraturan pendukung hanya perlu untuk mengamankan mayoritas sederhana dari 193 negara anggota untuk menyusun agenda mereka yang radikal dan kontra-produktif. Tidak seperti Dewan Keamanan PBB, tidak ada negara yang bisa menggunakan hak veto dalam proses ITU. Dengan pemikiran ini, terdapat beberapa perkiraan bahwa sekitar 90 negara dapat mendukung peraturan-internet antar pemerintah – mayoritas tidak lebih dari tujuh.

Sementara waktu berharga berlalu, Amerika Serikat belum menunjuk seorang pimpinan untuk melakukan negosiasi dalam perjanjian tersebut. Kita harus bangun dari tidur kita dan terlibat sebelum jauh terlambat. Tidak hanya perkembangan ini yang memiliki potensi untuk mempengaruhi kehidupan sehari-hari semua orang Amerika (dan Indonesia-pent.), mereka juga mengancam kebebasan dan kemakmuran manusia di seluruh dunia.

Diterjemahkan oleh: akhirzaman.info

Sumber; online.wsj.com